Senin, 08 Oktober 2012

BAB 3


Organisasi dan Manajemen

1.            Bentuk Organisasi

·           Menurut Hanel
Ø  Suatu sistem sosial ekonomi atau sosial tehnik yang terbuka dan berorientasi pada tujuan
Ø  Sub sistem koperasi:
a)      individu (pemilik dan konsumen akhir)
b)      Pengusaha Perorangan/kelompok ( pemasok / supplier)
c)      Badan Usaha yang melayani anggota dan masyarakat

·         Menurut Ropke
Identifikasi Ciri Khusus :
Ø  Kumpulan sejumlah individu dengan tujuan yang sama (kelompok koperasi)
Ø  Kelompok usaha untuk perbaikan kondisi sosial ekonomi (swadaya kelompok koperasi)
Ø  Pemanfaatan koperasi secara bersama oleh anggota (perusahaan koperasi)
Ø  Koperasi bertugas untuk menunjang kebutuhan para anggotanya (penyediaan barang dan jasa)

Sub sistem :
Ø  Anggota Koperasi
Ø  Badan Usaha Koperasi
Ø  Organisasi Koperasi

·           Di Indonesia
Bentuk : Rapat Anggota, Pengurus, Pengelola dan Pengawas Rapat Anggota,
Ø  Wadah anggota untuk mengambil keputusan
Ø  Pemegang Kekuasaan Tertinggi, dengan tugas :
                                                               i.      Penetapan Anggaran Dasar
                                                             ii.      Kebijaksanaan Umum (manajemen, organisasi & usaha koperasi)
                                                            iii.      Pemilihan, pengangkatan & pemberhentian pengurus
                                                          iv.      Rencana Kerja, Rencana Budget dan Pendapatan serta pengesahan Laporan Keuangan
                                                            v.      Pengesahan pertanggung jawaban
                                                          vi.      Pembagian SHU
                                                         vii.      Penggabungan, pendirian dan peleburan


2.            Hirarki Tanggung Jawab

1.       Pengurus
Ø Tugas-tugasnya, yaitu :
a.  Mengelola koperasi dan usahanya
b.  Mengajukan rancangan Rencana kerja, budget dan belanja koperasi
c.   Menyelenggaran Rapat Anggota
d.  Mengajukan laporan keuangan & pertanggung jawaban
e.   Maintenance daftar anggota dan pengurus
Ø Wewenangnya, sbb :
a)    Mewakili koperasi di dalam & luar pengadilan
b)    Meningkatkan peran koperasi

2.       Pengelola (manager)

l Kewajiban/ tugas manager antara lain :
1.   Melaksanakan kebijakan operasional yang telah ditetapkan Pengurus.
2.   Memimpin dan mengkoordinir pelaksanaan kegiatan – kegiatan di unit – unit usaha.
3.   Membimbing dan mengarahkan tugas – tugas karyawan yang dibawahnya seefisien mungkin menuju karyawan yang berkualitas.
4.   Mengusulkan kepada pengurus tentang pengangkatan dan atau pemberhentian karyawan dalam lingkungan tugasnya.
5.   Menyusun Program Kerja dan RAPBK tahunan untuk disampaikan kepada pengurus sebelum dimulainya rencana dan anggaran yang baru, dan selanjutnya evaluasi sekaligus perencanaan bagi pengurus untuk disampaikan dalam Rapat Anggota.
6.   Membuat laporan pertanggungjawaban kerja secara tertulis setiap akhir bulan and tahun.
7.   Melaksanakan dokumen-dokumen usaha atau organisasi koperasi.

l Fungsi utama Manager :
a)    Melaksanakan tugas segari – hari di bidang usaha.
b)    Bertanggungjawab atas administrasi kegiatan usaha dan organisasi koperasi.
c)    Mengembangkan dan mengelola usaha untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien

3.   Pengawas
Berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU No.25 Tahun 1992, fungsi tugas dan wewenng pengawas antara lain :
1. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan Pengurus dan Pengelola Koperasi.
2. Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya.
3. Meneliti catatan yang ada pada koperasi.
4. Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan.
5. Merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga.
6. Memeriksa sewaktu-waktu tentang keuangan dengan membuat berita acara pemeriksaannya.
7. Memberikan saran dan pendapat serta usul kepada pengurus atau Rapat Anggota mengenai hal yang menyangkut kehidupan koperasi.
8. Memperolah biaya-biaya dalam rangka menjalankan tugas sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.
9. Mempertanggungjawabkan hasil pemeriksaannya pada RAT.

3.           Pola Manajemen

Beberapa pola manajemen koperasi yang akan membantu koperasi mencapai tujuannya :

Perencanaan
Merupakan sebuah proses dasar manajemen. Perencanaan yang baik bersifat fleksibel. Sebab, perencanaan akan berbeda dalam situasi dan kondisi yang berubah-ubah. Jika diperlukan, dalam pelaksanaan sebuah rencana diadakan perencanaan kembali, sehingga semakin cepat cita-cita atau tujuan organisasi untuk dicapai.

Pengorganisasian
Suatu proses untuk merancang struktur formal, mengelompokkan, dan mengatur serta membagi tugas-tugas atau pekerjaan di antara anggota organisasi. Pelaksanaan pengorganisasian mencerminkan struktur organisasi yang mencakup beberapa aspek penting, seperti pembagian kerja, departementasi, bagan organisasi, rantai perintah dan kesatuan perintah, tingkat hierarki manajemen, dan saluran komunikasi.

Struktur Organisasi
Pengurus perlu merekrut karyawan yang bertugas membantu pengurus, dalam mengelola dan mengurus koperasi agar pekerjaan koperasi dapat diselesaikan dengan baik. Adanya berbagai pihak yang ikut membantu pengurus mengelola usaha koperasi, semakin kompleks pula struktur organisasi koperasi. Sehingga, pemilihan struktur organisasi koperasi harus disesuaikan dengan bentuk usaha, volume usaha, maupun luas pasar dari produk yang dihasilkan.

Pengarahan
Pengarahan merupakan fungsi manajemen yang terpenting, karena masing-masing orang yang bekerja dalam suatu organisasi mempunyai kepentingan berbeda. Agar kepentingan itu tidak saling berbenturan, pimpinan perusahaan harus dapat mengarahkan supaya tujuan perusahaan tercapai.

Pengawasan
Tujuannya agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Hal ini merupakan usaha sistematik yang membuat segala kegiatan perusahaan sesuai dengan rencana. Proses pengawasan bisa dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu menetapkan standar, membandingkan kegiatan yang dilaksanakan dengan standar yang telah ditetapkan, mengukur penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, lalu mengambil tindakan evaluasi jika diperlukan.


Referensi :

BAB 2

Pengertian dan Prinsip-Prinsip Koperasi

1.   Pengertian Koperasi

·         Definisi ILO
Koperasi adalah perkumpulan orang-orang , dan penggabungan orang –orang tersebuut berdasarkan atas kesukarelaan, adanya tujuan ekonomi yang ingin dicapai, atau suatu organisasi yang diawasi dan dikendalikan secara demokratis. Serta, terdapat kontribusi yag adil terhadap modal yag dibutuhkan dan anggota koperasi menerima resiko dan manfaat secara seimbang.
·         Definisi Chaniago
Koperasi adalah Suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum, yang memberikan kebebasan kepada anggota untuk masuk dan keluar, dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya.
·         Definisi Dooren
Menurut Dooren tidak ada satu pun definisi koperasi yang diterima secara umum, tetapi ia memperluas definisi koperasi  dimana, koperasi tidak hanyalah kumpulan orang-orang , akan tetapi dapat juga merupakan kumpulan dari badan-badan hukum.
·         Defiinsi Hatta
Koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong. Semangat tolong-menolog tersebut didorong untuk memberi jasa kepada kawan berdasarkan “seorang buat semua dan semua buat seorang”.
·         Definisi Munkner
Munker mendefinisikan koperasi sebagai organisasi tolong-menolong yang menjalankan “urus niaga” secara kumpulan, yang berazazkan konsep tolong menolong. Aktivitas dalan urus niaga semata-mata bertujuan ekonomi, bukan social seperti dikandung gotong-royong.
·         Definisi UU No. 25 / 1992
Koperasi adalah badan usaha yang berangotakan orang seorang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat, yang berdasar atas asas kekeluargaan.

2.   Tujuan Koperasi

Menurut Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 Pasal 3 koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggotanya pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

3.   Prinsip-prinsip Koperasi

  • Prinsip Munkner
Beberapa prinsip-prinsip yang dikemukakan oleh Munker, yaitu :
1.      Keanggotaan bersifat sukarela
2.      Keanggotaan terbuka
3.      Pengembangan anggota
4.      Identitas sebagai pemilik dan pelanggan
5.      Manajemen dan pengawasan dilakukan secara demokratis
6.      Koperasi sebagai kumpulan orang-orang
7.      Modal yang berkaitan dengan aspek sosial tidak dibagi
8.      Efesiensi  dari perusahaan koperasi
9.      Perkumpulan dengan sukarela
10.  Kebebasan dalam pengambilan keputusa dan penetapan tujuan
11.  Pendistribusian yang adil dan merata atas hasil ekonomi
12.  Pendidikan anggota

  • Prinsip Rochdale
Beberapa unsur-unsur prinsip Rochdale menurut bentuk aslinya, yaitu :
1.      Pengawasan secara demokratis
2.      Keanggotaan yang terbuka
3.      Bunga atas modal dibatasi
4.      Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) kepada anggota sebanding dengan jasa masing-masing anggota.
5.      Penjualan sepenuhnya dengan tunai
6.      Barang-barang yang dijual harus asli dan tidak ada yang dipalsukan
7.      Menyelenggarakan pendidikan kepada anggota dengan prinsip-prinsip koperasi
8.      Netral terhadap politik dan agama

Perbedaan antara Prinsip Raiffesien dan Prinsip Schulze

1.      Swadaya

1)     Swadaya

2.      Daerah kerja terbatas

2)     Daerah kerja tak terbatas
3.      SHU untuk cadangan
3)     SHU untuk cadanga dan untuk dibagikan kepada anggota
4.      Tanggung jawab anggota tidak terbatas

4)     Tanggung jawab anggota terbatas
5.      Pengurus bekerja atas kesukarelaan

5)     Pengurus bekerja dengan mendapat imbalan
6.      Usaha hanya kepada anggota
6)   Usaha tidak terbatas, tidak hanya untuk anggota
7.      Keanggotaan atas dasar watak, bukan uang



  • Prinsip ICA
ICA yang didirikan pada tahun 1895 merupakan gerakan koperasi yang tertinggi di Dunia. Tujuan organisasi ini adalah untuk  mengembangkan dan mempertahankan ide-ide koperasi  diantara negara-negara anggotanya. Dalam kegiatannya ICA selalu mendiskusikan prinsip-prinsip koperasi yang berlaku dan disesuaikan dengan keadaan perekonomian, sosial dan pollitik yang berkembang pada saat itu.
Dari hasil sidang ICA (di London  pada tahun 1934, di Paris tahun 1937 dan di Praha pada tahun 1948 dan berbagai negara lainnya) dapat disimpulka bahwa prinsip-prinsip koperasi yang mengacu pada prinsip-prinsip Rochdale selalu berubah dan penerapannya disesuaikan oleh masing-masing negara.
Sidang ICA di wina tahun 1966, merumuskan prinsip-prinsip koperasi sbb :
1)  Keanggotan koperasi secara terbuka tanpa adanya pembatasan yang dibuat-buat
2)  Kepemimpinan yang demokrasi atas dasar satu orang satu suara
3)  Modal yang menerima bunga terbatas, itupun bila ada
4)  SHU dibagi menjadi 3, yaitu :
§  Sebagian untuk cadangan
§  Sebagian untuk masyarakat
§  Sebagian untuk dibagikan kembali kepada anggota sesuai dengan jasa masing-masing
5)  Semua koperasi harus melaksanakan pendidikan secara terus menerus
6)  Gerakan koperasi harus melaksanakan kerjasama yang erat, baik di tingkat regional, nasional, maupun internasional.

  • Prinsip-prinsip Koperasi Indonesia
Prinsip koperasi adalah suatu sistem ide-ide abstrak yang merupakan petunjuk untuk membangun koperasi yang efektif dan tahan lama. Prinsip koperasi terbaru yang dikembangkan International Cooperative Alliance (Federasi koperasi non-pemerintah internasional) adalah :
a)       Keanggotaan yang bersifat terbuka dan sukarela
b)      Pengelolaan yang demokratis,
c)       Partisipasi anggota dalam ekonomi,
d)      Kebebasan dan otonomi,
e)       Pengembangan pendidikan, pelatihan, dan informasi.
Di Indonesia sendiri telah dibuat UU no. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian. Prinsip koperasi menurut UU no. 25 tahun 1992 adalah:
§   Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
§   Pengelolaan dilakukan secara demokrasi
§   Pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan jasa usaha masing-masing anggota
§   Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal
§   Kemandirian
§   Pendidikan perkoperasian
§   Kerjasama antar koperasi


Referensi :
4.       Arifin Sitio dan Halomoan Tamba, 2001, Koperasi, Teori dan Praktek, Penerbit Erlangga, Jakarta.