Pertemuan 14 Investasi dan penanaman modal

dalam suatu negara, terutama di negara yang sedang berkembang, modal merupakan salah satu syarat utama dalam mencapai kemajuan ekonomi . dengan modal itulah para pelaku ekonomi dapat meningkatkan kemampuan produksinya, dan sebaliknya kekurangan modal akan menghambat proses produksi.

ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat investasi dalam perekonomian suatu negara, beberapa diantaranya :

1.    prospek ekonomi di masa yang akan datang

2.    keuntungan yang divapai perusahaan

3.    perubahan dan perkembangan teknologi

4.    kestabilan perekonomian negara

5.    tingkat suku bunga

investasi sendiri dalam perekonomian memeliki peranan yang sangat penting di dalam menentukan besar kecilnya pendapatan nasional, yakni dengan proses angka pengganda investasinya. dengan kata lain, perubahan sedikit saja dalam investasi, akan menyebabkan perubahan endapatan nasional dengan prosentase/ jumlah yang jauh lebih besar.

fungsi konsumsi :

C= a+cY

dimana :

C : besarnya konsumsi masyarakat pada periode tertntu

a : autonomous consume, yaitu besarnya pendapatan/uang yang tetap harus dimiliki untuk bisaa bertahan hidup, meskipun pendapatan nasionalnya 0

c : marginal propencity to consume, yaitu kecenderungan berkonsumsi masyarakat, jika memiliki pendapatan tertentu.

Y : pendapatan nasioanl pada periode tertentu

1.    penanaman modal dalam negeri

pada awalnya investasi melalui penanaman modal dalam negeri di Indonesia telah diatur di dalam Undang-Undang No.6 tahun 1968, dengan memberi persetujuan kepada berbagai macam proyek yang tersebar di berbagai sektor di wilayah Indonesia.

dari pelita-ke pelita berikutnya, komposisi penanaman modal dalam negeri telah mengalami pergeseran prioritas. jika pada pelita I dan II, industri kecil masih mendominasi, maka pada pelita-pelita berikutnya investasi dari penanaman modal ini mulai diarahkan pada usaha untuk :

a)    memperkokoh struktur industri dalam negeri secara umum, dengan memprerioritaskan industri yang mampu mengolah bahan baku, modal serta penunjang.

b)    proritas juga diptuukan kepada industri agar mampu menciptakan mesin produksi sendiri

c)    diarahkan pada proses penyerapan tenaga kerja sebanyak-banyaknya

d)    dapat menyebar ke luar wilayah pulau jawa, agar pembangunan dapat lebih meraa di selurub wilayah Indonesia

mengapa pulau jawa masih menjadi konsentrasi penanaman modal ?

karena, investor lebih berorientasi pada pasar dan pulau jawa relatif lebih memiliki fasilitas dan infrastruktur yang lebih lengkap dibanding wilayah lainnya

2.    penanaman modal asing

secara makro proses kemajuan ekonomi suatu negara akan semakin lancar jika tingkat tabungan masyarakat mampu mengimbangi kebutuhan investasi yang akan dilakukan. jika yang terjadi adalah tabungan masyarakat lebih sedikit, maka diperlukan peran sektor swasta luar negeri/ asing untuk menutupi kekurangan tersebut.

untuk menjelaskan hal ini, dapat menggunakan model pertumbuhan ekonomi yang dikemukakan oleh Harrod-Domar dengan mengatakan bahwa :

g = s / k atau s = g x k

keterangan :

g            : laju pertumbuhan pendapatan nasional

s            : tingkat tabungan masyarakat

k           : tingkat pertumbuhan capital output rasio

ada beberapa alasan yang bersifat ekonomi yang menentang masuknya PMA, diantaranya :

1.    sangat jarang perusahaan multinasional bersedia menanamkan kembali keuntungan yang diperolehnya di negara-negara berkembang

2.    perusahaan multinasional dapat menyebabkan berkurangnya penerimaan devisa negara

3.    perusahaan multinasional turut menyetor pajak kepada negara, namun mereka juga dapat keringanan pajak dari pemerintah serta perlindungan-perlindungan lainnya

4.    tidak jarang tujuan transfer teknologi tidak dapat berjalan dengan lancar.

sedangkan pendapat yang bersifat non-ekonomis :

·      perusahaan multinasional sering memiliki kedudukan sebagai perusahaan monopolis

·      peruahaan mmultinasinal tidak jarang hanya memproduksi komoditi untuk kalangan tertentu saja

·      perusahaan multinasional dapat memprtajam kesenjangan sosial

·      perusahaan multinasional dapat menggunakan kekuataan ekonomi unuk menekan pemerintah

·      perusahaan multinsional dapat menekan pajak lokal dengan “transfer pricing”

latar belakang penananaman modal asing :

a)    kemampuan menabung masyarakat ndonesia yang belum sempurna, sehingga kebutuhan modal dalam negeri masih kurang

b)    masih banyak sektor yang belum dapat dikelola sendiri oleh tenaga maupun manajemen dalam negeri

c)    belum efesiennya produk untuk jenis-jenis komoditi tertentu, sehingga lebih mengutamakan jika diserahkan pengelolaanya pada investor uang

d)    proses transfer kemampuan

Pertemuan 13 Masalah-masalah pokok perekonomian Indonesia

1.    Pengangguran

Pengangguran dibagi menjadi 2, yaitu :

·         Penduduk Usia Kerja (PUK), dibagi menjadi :

Ø  Angkatan Kerja (AK), dibagi lagi menjadi :

v  Bekerja (B), dibagi lagi menjadi :

o   Bekerja Penuh (BP)

o   Setengah Bekerja (SB)

v  Tidak Bekerja (TB)

Ø  Bukan Angkatan Kerja (BAK)

·         Penduduk Diluar Usia Kerja (PDUK)

Ada beberapa jenis-jenis pengangguran yang diantaranya, yaitu :

    Pengangguran friksionil

Pengangguran yang terjadi karena seseorang memilih menganggur sambil menunggu pekerjaan yang lebih baik, yang memberikan fasilitas dan keadaan yang lebih baik.

    Pengangguran struktural

Pengangguran yang terjadi karena seseorang diberhentikan oleh perusahaan, karena kondisi perusahaan yang sedang mengalami kemunduran usaha, sehingga terpaksa mengurangi tenaga kerja.

    Pengangguran teknologi

Pengangguran yang terjadi karena mulai digunakannya teknologi yang menggantikan tenaga manusia. Seringkali pengangguran ini terjadi karena kemampuan dan keahlian pekerja yang tidak bisa menyesuaikan dengan kebutuhan perusahaan.

    Pengangguran siklikal

Pengangguran yang terjadi karena terjadinya pengurangan tenaga kerja yang secara menyeluruh, dikarenakan kemunduran dan resesi ekonomi, sehingga ini mirip dengan pengangguran struktural, hanya pada pengangguran jenis ini, kejadiannya adalah lebih meluas dan menyeluruh.

    Pengangguran musiman

Pengangguran yang terjadinya dipengaruhi oleh musim. Jenis pengangguran ini sering terjadi pada sektor pertanian. Contoh : ketika masa tanam dan panen, mereka berbondong-bondong bekerja setelah masa tersebut mereka kembali tidak mempunyai pekerjaan.

    Pengangguran tidak ketara

Pengangguran yang secara fisik dan sepintas tidak kelihatan, namun secara ekonomi dapat dibuktikan bahwa seseorang tersebut sesungguhnya menganggur

    Setengah pengangguran

Bekerja dengan jam kerja dibawah rata-rata jam kerja normal yang berkisar 7 sampai 8 jam sehari.

Ada beberapa rasio yang berkaitan dengan pengangguran, diantaranya :

§  Dependency ratio

Menggambarkan seberapa besar beban secara ekonomi yang sebenarnya ditanggung oleh penduduk usia kerja terhadap penduduk diluar usia kerja.

§  Tingkat partisipasi angkatan kerja

Rasio yang mengukur seberapa besar dari penduduk yang berada dalam usia kerja yang benar-benar merupakan angkatan kerja

Beberapa langkah dan kebijaksanaan pemerintah yang pernah, sedang dilakukan, diantaranya :

1)     Mengatasi masalah kependudukan

2)    Akan menambah sektor pengeluaran

3)     Memberikan dan mengarahkan pendidikan sumber daya ke arah yang lebih mendesak, dengan memperbanyak pusat-pusat pelatihan kerja, serta dengan memberi kemudahan bagi pengelolaan sekolah-sekolah kejuruan.

4)    Membuka kesempatan lapangan kerja di daerah-daerah yang selama ini kurang berkembang kegiatan ekonominya

5)    Mulai digalakannya ekspor jasa berupa tenaga kerja yang dikirim ke luar negeri

2.    Inflasi

Inflasi sering diartikan sebagai suatu kecenderungan naiknya harga-harga secara umum dalam waktu dan wilayah tertentu.

Sejak masa ekonomi klasik telah muncul pendapat mengenai inflasi, menurut mereka inflasi lebih disebabkan karena pengaruh jumlah uang yang beredar.

Sedangkan Keynes lebih melihat “keserakahan manusia” sebagai sebab muculnya inflasi, karena menganggap bahwa keinginan manusia untuk hidup diluar batas kemampuannya akan menjadi pemicu utama terjadinya inflasi.

Sedangkan teori struktural, lebih menganggap masalah struktural seperti kondisi kebutuhan pokok (terutama pangan) menjadi awal mula terjadinya inflasi.

Jika dilihat dari besar kecilnya inflasi yang muncul, inflasi dapat dibagi dalam :

1)     Inflasi ringan jika nilainya berkisar               0% s/d 10%

2)    Inflasi sedang jika nilainya berkisar              10% s/d 30%

3)     Inflasi berat jika nilainya berkisar                30% s/d 100%

4)    Hyperinflasi jika nilainya berkisar                > 100%

Sebab-sebab munculnya inflasi, yaitu :

A.  Inflasi karena naiknya permintaan

B.   Inflasi yang terjadi karena naiknya biaya produksi

C.  Inflasi yang berasal dari dalam negeri

D.  Inflasi yang berasal dari luar negeri

Inflasi akan membawa dampak negatif bagi beberapa aspek kegiatan ekonomi di masyarakat, diantaranya :

1.    Inflasi akan menjadikan turunnya pendapatan rill masyarakat yang memiliki penghasilan tetap.

2.    Inflasi menyebabkan turunnya nilai riil kekayaan masyarakat yang berbentuk kas.

3.    Inflasi menyebabkan nilai tabungan masyarakat menjadi turun

4.    Inflasi akan menyebabkan laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia menjadi terhambat.

Meskipun, banyak orang yang lebih melihat inflasi sebagai suatu yang merugikan, namun ada beberapa sisi positif dari adanya inflasi, yaitu :

·         Inflasi yang terkendali menggambarkan adanya aktivitas ekonomi dalam suatu negara

·         Inflasi terkendali merangsang masyarakat untuk terus berusaha bekerja keras untuk meningkatkan kesajhteraannya, agar tetap dapat mengikuti penurunan nilai riil pendapatannya.

Referensi :

Aries Budi S., 1996, Buku Paket Perekonomian Indonesia, Universitas Gunadarma, Jakarta

Pertemuan 11 & 12 Kebijaksanaan Pemerintah

1.    Kebijaksanaan Selama

a)    Periode 1966-1969

Kebijaksanaan pemerintah pada masa ini lebih diarahkan kepada proses perbaikan dan pembersihan semua faktor dari unsur-unsur peninggalan pemerintah Orde Lama, terutama dari paham komunis. selain itu masa ini juga diisi dengan kebijaksanaan pemerintah dalam mengupayakan penurunan tingkat inflasi yang masih sangat tinggi.

b)    Periode Pelita I

kebijaksanaan pada periode pelita pertama ini dimulai dengan :

Ø  peraturan pemerintah No.16 Tahun 1970, mengenai penyempurnaan tata niaga bidang eksport dan import

Ø  paket Agustus 1971, mengenai devaluasi mata uang Rupiah terhadap Dolar, dengan sasaran pokoknya, yaitu :

·         Kestabilan harga bahan pokok

·         Peningkatan nilai ekspor

·         Kelancaran impor

·         Penyebaran barang di dalam negeri

c)    Periode Pelita II

periode ini diisi dengan kebijaksanaan mengenai :

pengkreditan untuk mendorong para eksportir kecil dan menengah, disamping untuk mendorong kemajuan pengusaha kecil/ekonomi lemah dengan produk Kredit Investasi Kecil (KIK). kebijaksanaan pada periode pelita kedua ini, yaitu :

Ø  Kebijaksanaan Fisikal, dengan cara penghapusan pajak ekspor untuk mempertahankan daya saing komoditi ekspor di pasar dunia, serta untuk menggalakan penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri guna mendorong investasi dalam negeri

Ø  Kebijaksanaan 15 November 1978 (KNOP15), yaitu kebijaksanaan di bidang moneter dengan tujuan untuk menaikkan hasil produksi nasional, serta untuk menaikkan daya saing komoditi ekspor

Ø  dengan diturunkannya bea masuk untuk komoditi impor yang merupakan komoditi bahan penolong, serta dengan menaikkan bea masuk untuk komoditi impor lainnya.

d)    Periode Pelita III

periode ini diwarnai dengan devisinya neraca perdagangan Indonesia, yang disebabkan karena diterapkannya tindakan proteksi dan kuota oleh negara-negara peranan komoditi ekspor Indonesia. Kebijaksanaan yang dikeluarkan pada periode ini, yaitu :

Ø  Paket Januari 1982, yang berisi mengenai tata-cara pelaksanaan ekspor-impor dan lalu lintas devisa.

Ø  Paket kebijaksanaan imbal beli (counter purchase). dalam kebijaksanaan ini tersirat keharusan ekportir maupun importir luar negeri untuk membeli barang-barang Indonesia dalam jumlah yang sama.

Ø  Kebijaksanaan Devaluasi 1983, yaitu dengan menurunkan nilai tukar Rupiah terhadap mata uang Dolar, dengan harapan :

v  gairah ekspor dapat meningkat, sehingga penerimaan negara menjadi lebih banyak

v  Komoditi impor menjadi lebih mahal, karena diperlukan lebih banyak rupiah untuk mendapatkannya. dengan demikian diharapkan industri dalam negeri dapat berkembang untuk meningkatkan produktivitas. akibatnya penerimaan pemerintah dari sektor pajakpun dapat ditingkatkan.

e)    Periode Pelita IV

kebijaksanaan pemerintah dalam periode ini :

Ø  Kebijaksanaan INPRES No.4 Tahun 1985, untuk meningkatkan ekspor non-migas.

Ø  Paket Kebijaksanaan 6 Mei 1986 (PAKEM), tujuan dikeluarkan untuk mendorong dektor swasta di bidang ekspor maupun di bidang penanaman modal

Ø  Paket Devaluasi 1986, tindakan ini terjadi karena jatuhnya harga minyak di pasaran dunia yang mengakibatkan penerimaan pemerintah turun, dan didukung dengan dilaksankannya pinjaman luar negeri

Ø  Paket kebijaksanaan 25 Oktober 1986, yang merupakan deregulasi di bidang perdagangan, moneter, dan penanaman modal, dengan cara melakukan :

v  penurunan bea masuk impor untuk komiditi bahan penolong dan bahan baku

v  proteksi produksi yang lebih efisien

v  kebijaksanaan penanaman modal

Ø  Paket kebijaksanaan 15 Januari 1987, dengan melakukan peningkatan efesiensi, inovasi, dan produktivitas beberapa sektor industri (menengah ke atas) dalam rangka meningkatkan ekspor nin-migas. langkah-langkahya, yaitu:

v  penyempurnaan dan penyederhanaan ketentuan impor

v  pembebasan dan keringanan dalam bea masuk

v  penyempurnaan klasifikasi barangnya

Ø  Paket kebijaksanaan 24 Desember 1987 (PAKDES), dengan melakukan restrukturisasi bidang ekonomi, terutama dalam usaha memperlancar perijinan (deregulasi)

Ø  Paket 27 Oktober 1988, yaitu kebijaksanaan deregulasi untuk menggairahkan pasar modal dan untuk menghimpun dana masyarakat guna biaya pembguangunan

Ø  Paket kebijaksanaan 21 November 1988 (PAKNOV), dengan melakukan deregulasi dan debirokratisasi di bidang perdagangan dan hubungan laut

Ø  Paket kebijaksanaan 20 Desember 1988 (PAKDES), yaitu kebijaksanaan di bidang keuangan dengan membewrikan keleluasaan bagi pasar modal dan perangkatnya untuk melakukan aktivitas yang lebih produktif serta berisi deregulasi dalam hal pendirian perusahaan asuransi.

f)    Periode Pelita V

kebijaksanaan pemerintah selama pelita ini lebih diarahkan kepada pengawasan, pengendalian, dan upaya kondusif guna mempersiapkan proses tinggal landas menuju rencana pembangunan jangka padang tahap kedua.

dari sekian banyak kebijaksanaan ekonomi yang pernah, sedang dan akan dijalankan oleh pemerintah dengan dukungan semua pelaku ekonomi di Indonesia, dan dikelompokkan ke dalam kebijaksanaan Moneter dan Kebijaksanaan Fisikal.

2.    Kebijaksanaan Moneter

kebijaksanaan moneter adalah sekumpulan tindakan pemerintah di dalam mengatur perekonomian melalui peredaran uang dan tingkat suku bunga. kebikasanaan ini untuk mengantisipasi pengaruh-pengaruh baik yang positif atau sebaliknya, dari peredaran uang dan tingkat suku bunga yang berlaku di masyarakat.

a.    kebijaksanaan moneter kuantitatif

kebijaksanaan moneter ini dijalankan dengan mengatur uang beredar dan tingkat suku bunga dari segi kuantitasnya, kebijaksanaan jenis iini dijalankan dengan tiga cara, yaitu :

1)     dengan melakukan operasi pasar terbuka, dengan memperjual-belikan surat-surat berharga (SBI) yang dimiliki oleh Bank Indonesia

2)    dengan merubah tingkat bunga diskonto. tingkat bunga diskonto adalah tingkat suku bunga yang berlaku dalam transaksi moneter antara Bank Indonesia dengan bank umum

3)     dengan cara merubah prosentase cadangan minimal yang harus dipenuhi oleh setiap bank umum

b.   kebijaksanaan moneter kualitatif

kebijaksanaan moneter ini dijalankan dengan mengatur dan menhimbau pihak bank umum/lembaga keuangan lainnya, baik manajemen maupun produk yang ditawarkan kepada masyarakat guna mendukung kebijaksanaan moneter kuantitatif. selain itu, kebijaksanaan ini bertujuan untuk lebih mengawasi kegiatan perbankan dan lembaga keuangan lainnya.

3.    Kebijaksanaan Fisikal

kebijakasn fisikal adalah suatu tidakan pemerintah di dalam mengatur perekonomian melalui anggaran belanja negara, dan biasanya dikaitkan dengan masalah perpajakan.

kebijaksanaan fisikal (dalam hal ini melalui perpajakan), dapat dibedakan menjadi :

1)     dilihat dari segi pembayarannya :

a)    pajak langsung

pajak yang pembayarannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain. contoh : pajak kendaraan bermotor

b)    pajak tidak langsung

pajak yang pembayarannya dapat dilimpahakan kepada pihak lain. contoh : pajak pertambahan nilai, cukai rokok, dsb.

2)    dilihat dari besar-kecilnya pajak yang harus dikeluarkan oleh wajib pajak, dibagi dalam :

a.    Pajak Regresif

pajak yang besar-kecilnya nilai yang harus dibayarkan, ditetapkan berbanding terbalik dengan besarnya pendapatan wajib pajak.

b.   Pajak sebanding

pajak yang besar-kecilnya sama untuk berbagai tingkat pendapatan, umumnya untuk tiap jenis komoditi dengan karaterisyik yang sama.

c.   Pajak Progresif

pajak yang besar-kecilnya ditetapkan searah dengan besarnya pendapatan wajib pajak, semakin tinggi pendapatan maka semakin tinggi pula pajak yang akan dibayarkan.

3)     dilihat dari sisi tujuan ditetapkannya :

a.    pajak sebagai salah satu sumber penerimaan pemerintah yang cukup potensial

b.   pajak sebagai alat pengendali tingkat pengeluaran masyarakat

c.   pajak adalah salah satu alatyang dapat dipergunakan sebagai alat untuk lebih meratakan distribusi pendapatan dan kekayaan masyarakat

4.    Kebijaksanaan Fisikal dan Monter di Sektor Luar Negeri

di dalam sektor luar negeri, terdapat 2 kebijaksanaan, yaitu :

1)     kebijaksanaan menekan pengeluaran

kebijaksanaan ini dilakukan dengan cara mengurangi tingkat konsumsi/pengeluaran yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi. cara-cara yang ditempuh diantaranya :

a)    menaikkan pajak pendapatan

b)    mengurangi pengeluaran pemerintah

2)    kebijaksanaan memindah pengeluaran

dalam kebijaksanaan ini pengeluaran para pelaku ekonomi tidak berkurang, hanya dipindah dan digeser pada bidang yang tidak terlalu beresiko memperburuk perekonomian. kebijaksanaan ini dapat dilakukan secara paksa atau dapat juga dengan memakai rangsangan. secara paksa, kebijaksanaan ini ditempuh dengan cara :

a)    mengenakan tarif atau quota

b)    mengawasi pemakaian valuta asing

sedangkan secara rangsangan, dapat ditempuh dengan cara :

a)    menciptakan rangsangan-rangsangan ekspor

b)    menyetabilkan upah dan harga didalan negeri

c)    melakukan devaluas. devaluasi. devaluasi adalah suatu tindakan pemerintah dengan menurunkan nilai tukar mata uang Rupiah terhadap Dolar

          Referensi :

Aries Budi S., 1996, Buku Paket Perekonomian Indonesia, Universitas Gunadarma, Jakarta